Berita bahwa pemerintah akan lakukan survey kewarganegaraan di Jepang sudah menyebar. Hal ini muncul dari keterangan Kementrian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata. Katanya survey kewarganegaraan di Jepang ini ditujukan untuk kumpulkan data penduduk yang ada di perumahan umum.
Survey ini akan dimulai pada 6 Januari 2026 dan mencaku pemerintahan prefektur serta pemerintahan kota seluruh Jepang. Survey ini terkesan mendadak di adakan, soalnya tahun lalu tidak ada survey seperti ini. Ada apa ya?
Sebenarnya Buat Apa Sih Survey Kewarganegaraan di Jepang Ini?
Banyak warga asing di Jepang sempat kaget melihat ada survey yang mendadak ini. Sebelumnya pendataan penduduk asing di Jepang sudah ada, tapi sekarang terkesan lebih detail dan dilakukan serentak. Emang mau buat apa sih?
Ternyata tujuan utama survei ini ada beberapa, yaitu:
- Memetakan apakah pemerintah daerah menyadari kewarganegaraan penghuni perumahan umum. Soalnya beberapa daerah sudah memiliki data kewarganegaraan penduduk, sementara yang lain belum punya.
- Membantu pemerintah menangani tantangan layanan kepada penghuni asing, termasuk pemahaman tentang etika masyarakat Jepang dan respons bencana di perumahan umum. Kalau banyak warga asing, artinya pemerintah lokal harus sering-sering sosialisasi aturan ala Jepang biar para pendatang itu tahu.
Kalau sudah tahu datanya, banyak hal bisa dilakukan lebih mudah. Contoh pembuatan edaran soal peringatan bencana. Edaran ini bisa berisi instruksi mengungsi, nomor kontak darurat dan panduan persiapan bencana. Nah, kalau tahu banyak warga asing di tempat tersebut, penyesuaian edaran bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa yang digunakan warga asing di area tersebut bukan.
Komunikasi bencana ini penting. Makanya, pihak Jepang gak mau main-main soal penyebaran edaran tersebut. Bahkan pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan perhitungan total jumlah warga asing di perumahan umum, demi penanganan keperluan lain kedepannya yang lebih akurat.
Mengapa Survey Kewarganegaraan Baru Dilakukan Sekarang Ini?
Jawabannya erat dengan perubahan demografi Jepang. Jumlah penduduk asing meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena kebutuhan tenaga kerja dan krisis populasi menua.
Sistem lama belum dirancang untuk menghadapi masyarakat yang makin multinasional, sehingga data administrative, khususnya di perumahan umum, kurang update. Selain itu, pemerintah pusat baru menyadari adanya ketimpangan data antar daerah, yang membuat perencanaan nasional jadi kurang akurat.
Harapannya, survei ini juga sejalan dengan fokus baru Jepang pada kebijakan “koeksistensi teratur”, yaitu bagaimana warga lokal dan asing bisa hidup berdampingan dengan layanan yang lebih terstruktur. Kalau warga asing dan warga lokal mendapatkan fasiltias yang baik, pasti mereka bisa harmonis hidup bersama bukan?
Benefit Jika Data Warga Negara Asing Akurat Dimiliki Pemerintah Jepang
Diharapkan selesai survey ini data orang asing di Jepang menjadi lebih akurat. Menggunakan data yang jelas, pemerintah bisa membuat kebijakan berbasis kenyataan di lapangan, bukan sekedar asumsi atau penerawangan data saja.
Dari sisi ekonomi, data ini membantu perencanaan tenaga kerja untuk mengisi sektor yang kekurangan pekerja. Selain itu, pemerintah dapat mengukur proses integrasi sosial dan merancang kota yang lebih inklusif.
Sedangkan dari sisi layanan publik, pemerintah bisa sesuaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, informasi bencana, dan bantuan sosial agar sesuai dengan realitas kebutuhan warga yang tinggal di daerah tersebut.
Pada masyarakat yang multicultural, akurasi data ini menjadi lebih penting tentunya. Gak mungkin pemerintah bangun fasilitas ibadah besar orang Hindu kalau yang tinggal di situ ternyata kebanyakan orang asing agama Katolik bukan? Hal seperti inilah yang berusaha dihindari pihak Jepang.
Mereka benar-benar ingin hidup harmonis dengan warga asing selama mereka menaati budaya dan aturan hidup di Jepang. Mudah-mudahan dengan pengadaan survey kewarganegaraan di Jepang ini, tujuan tersebut bisa segera tercapai!
Kredit Gambar: Billy Albert/Unsplash
