Pemerintah Jepang kembali menghadapi tantangan besar di bidang demografi. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan Jepang, jumlah bayi yang lahir sepanjang tahun 2024 hanya mencapai 686.061 jiwa. Angka ini menurun 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi rekor terendah dalam sejarah sejak pencatatan dimulai tahun 1899.
Penurunan ini menandai tahun ke-16 berturut-turut di mana angka kelahiran Jepang terus menurun. Bahkan, jumlah kelahiran tersebut kini hanya seperempat dari puncaknya pada tahun 1949, ketika Jepang mencatat lebih dari 2,7 juta kelahiran selama masa baby boom pascaperang.
Krisis Demografi Jepang: Ancaman bagi Ekonomi dan Keamanan Nasional
Fenomena penurunan angka kelahiran di Jepang telah lama menjadi kekhawatiran pemerintah. Dengan populasi yang semakin menua dan berkurang, Jepang dihadapkan pada tantangan berat untuk mempertahankan tenaga kerja, menopang sistem pensiun, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Saat ini, populasi Jepang diperkirakan sekitar 124 juta jiwa, dan para ahli memprediksi angka tersebut akan menyusut drastis menjadi 87 juta jiwa pada tahun 2070. Yang lebih mencemaskan, sekitar 40% dari populasi itu akan berusia di atas 65 tahun.
Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menggambarkan kondisi ini sebagai “darurat sunyi” (silent emergency). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan pro-keluarga, seperti menyediakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak.
Namun, banyak pengamat menilai kebijakan yang ada belum menyentuh akar masalah utama dari krisis demografi Jepang.
Mengapa Anak Muda Jepang Enggan Menikah dan Punya Anak?
Salah satu penyebab utama penurunan angka kelahiran di Jepang adalah menurunnya minat generasi muda untuk menikah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, meskipun jumlah pernikahan meningkat sedikit menjadi 485.063 pasangan pada 2024, tren jangka panjang tetap menurun sejak era 1970-an.
Para ahli sosiologi menyebut beberapa faktor penyebab:
-
Tekanan ekonomi dan biaya hidup tinggi.
Harga properti, biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari di kota besar seperti Tokyo atau Osaka tergolong sangat tinggi. Banyak pasangan muda menunda pernikahan atau memutuskan tidak memiliki anak karena alasan finansial. -
Budaya kerja yang menekan.
Jepang dikenal memiliki sistem kerja yang ketat dan jam kerja panjang. Kondisi ini membuat perempuan sulit menyeimbangkan karier dan peran sebagai ibu. Akibatnya, banyak perempuan memilih untuk tetap lajang atau menunda memiliki anak. -
Ketimpangan gender di dunia kerja.
Meskipun pemerintah telah mendorong kesetaraan gender, budaya korporat Jepang masih sangat bias terhadap laki-laki. Perempuan yang menikah atau melahirkan sering dianggap kurang produktif dan sulit mendapatkan promosi. -
Aturan nama keluarga dalam pernikahan.
Di Jepang, pasangan yang menikah wajib memilih satu nama keluarga yang sama. Dalam praktiknya, lebih dari 90% perempuan mengambil nama keluarga suami, yang dianggap menekan identitas pribadi mereka. Banyak perempuan muda menolak sistem ini dan memilih tidak menikah.
Upaya Pemerintah Jepang: Belum Menyentuh Akar Masalah
Pemerintah Jepang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis kelahiran, seperti memberikan subsidi anak, cuti melahirkan yang lebih panjang, serta dukungan keuangan untuk keluarga muda. Namun, program-program tersebut dinilai masih terlalu fokus pada pasangan yang sudah menikah, bukan pada upaya untuk mendorong anak muda agar tertarik menikah.
Selain itu, pemerintah juga sedang berupaya memperbaiki sistem kerja agar lebih fleksibel, termasuk menerapkan jam kerja yang lebih singkat dan memperluas kesempatan kerja jarak jauh (remote working).
“Masalah utama bukan hanya biaya membesarkan anak, tapi juga perubahan nilai sosial dan pandangan hidup generasi muda,” ujar seorang peneliti demografi dari Universitas Tokyo. “Banyak anak muda Jepang kini lebih fokus pada karier, kebebasan pribadi, dan gaya hidup mandiri.”
Jepang Tak Sendiri: Tren Penurunan Kelahiran di Asia Timur
Krisis demografi bukan hanya terjadi di Jepang. Negara-negara lain di Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok juga mengalami situasi serupa.
-
Korea Selatan memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia, yaitu hanya 0,72 per perempuan.
-
Tiongkok, setelah mencabut kebijakan satu anak, kini menghadapi penurunan populasi pertama dalam enam dekade.
-
Vietnam baru-baru ini bahkan mencabut aturan pembatasan dua anak per keluarga agar warganya mau memiliki lebih banyak anak.
Fenomena ini mencerminkan pergeseran besar di kawasan Asia Timur, di mana tekanan ekonomi, urbanisasi cepat, dan perubahan nilai-nilai sosial telah menyebabkan banyak pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.
Dampak Ekonomi dari Penurunan Kelahiran di Jepang
Dampak dari penurunan angka kelahiran di Jepang sangat luas. Dengan semakin sedikitnya anak muda yang lahir, Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor penting seperti industri, perawatan lansia, dan teknologi.
Selain itu, jumlah pekerja yang menyusut juga berarti berkurangnya penerimaan pajak, sementara beban sosial untuk pensiun dan kesehatan lansia semakin meningkat. Kondisi ini dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka panjang.
Beberapa perusahaan kini mulai mengandalkan tenaga kerja asing untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, kebijakan imigrasi Jepang yang sangat ketat membuat solusi ini tidak mudah diterapkan secara luas.
Masa Depan Jepang: Mampukah Bangkit dari “Darurat Sunyi”?
Krisis kelahiran di Jepang bukan sekadar isu statistik, melainkan tantangan eksistensial bagi negara tersebut. Jika tidak ada perubahan besar dalam kebijakan sosial dan ekonomi, Jepang bisa menghadapi masa depan di mana sebagian besar penduduknya adalah lansia dan jumlah generasi muda sangat terbatas.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong langkah-langkah strategis untuk menghadapi “darurat sunyi” ini. “Kita tidak bisa membiarkan generasi berikutnya memikul beban demografis yang kita abaikan hari ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Tokyo.
Dengan populasi yang menua cepat dan kelahiran yang terus menurun, Jepang kini berada di persimpangan sejarah: antara menemukan solusi berani untuk menyelamatkan masa depan atau terjebak dalam spiral penurunan populasi yang sulit dibalikkan.
